Fakta Baru Pengawasan YouTube dan Netflix, Bukan Rencana KPI Ternyata!

0
389
Netflix YouTube
Copyright ©Eagles Investors

Ternyata Cuman Anggota KPI Tertentu Saja yang Berencana

Oketekno – Beberapa waktu terakhir ini tengah hangat diperbincangkan terkait masalah pengawasan konten YouTube dan Netflix dari lembaga pemerintahan, atau tepatnya KPI. Dibanding yang mendukung usulan tersebut, sebagian besar masyarakat malah memutuskan untuk menolaknya dan menyinggung berbagai macam persoalan yang tengah dihadapi oleh KPI saat ini.

Pihak Kemkominfo juga masih netral, dimana Rudiantara sempat mengatakan kalau KPI tidak bisa bertindak langsung, sebab masih belum ada landasan hukum yang mendukungnya. Lebih baik hal tersebut dipertimbangkan dan diperbincangkan terlebih dahulu dengan beberapa pihak terkait.

Simak Nih: Youtuber Tenar Dapat Perlakuan Spesial dari YouTube, Benarkah?

Dan kali ini tanggapan berasal dari KPI, dimana pihaknya mengaku tidak pernah membahas soal itu. Komisoner KPI bernama Hardy Stefano telah mengatakan kalau rencana ini merupakan pernyataan personal dari ketua KPI Agung Suprio. Karena perkataan ketuanya, kini banyak kalangan sentimen terhadap KPI.

Tayangan Netflix
Copyright ©GettyImages

Sebagai Komisoner, Hardy telah meluruskan permasalahan yang tengah dihadapinya ini. Ia mengatakan jika “Statement Agung Suprio yang memunculkan wacana tersebut di ruang publik, adalah statement personal yang terburu-buru, prematur, dan pada akhirnya menimbulkan kegaduhan, karena belum pernah dibahas dan diputuskan dalam forum resmi KPI, yaitu rapat pleno anggota KPI,”

Ketahui Yuk: Banyak Kalangan Tolak KPI Urusi Tayangan YouTube dan Netflix

Bukan cuman itu saja, bahkan Hardy telah mengatakan kalau sampai satu minggu setelah mengatakan pengawasannya terhadap konten YouTube dan Netflix serta layanan sosmed lainnya, Agung tidak memaparkan desain dan juga metode pengawasan KPI secara komperehensif. Akibatnya, muncul tudingan kalau wacana ini cuman untuk mengejar popularitas semata.

Kemudian, yang menjadikan Agung kurang beretika yakni telah menyebutkan nama platform secara langsung, yakni YouTube dan Netflix, bukan pengkategoriannya saja. Selain itu, ia juga berpendapat kalau sosial media itu memang berbeda jika dibandingkan dengan konten televisi atau video streaming.

“Mencampurkan penjelasan tanpa melakukan kategorisasi platform OTT, hanya menunjukkan ketidakpahaman terhadap substansi yang akan diawasi,” seperti itulah yang dikatakannya. Jadi disini bukan KPI secara menyeluruh yang berencana untuk melakukan pengawasan, melainkan cuman anggota tertentu saja.

baca juga: Pakai Aplikasi Ini Untuk Lindungi Anak Streaming YouTube dan Aplikasi Lain

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.