Keinginan KPI Awasi YouTube dan Netflix Sudah Lama

0
591
Video Rekomendasi YouTube
Video Rekomendasi YouTube - Copyright ©Gizmologi

KPI Sudah Ingin Awasi YouTube Sejak 3 Tahun Lalu

Oketekno – Platform YouTube dan Netflix beberapa waktu terkahir ini lagi ramai diperbincangkan, dikarenakan pihak pemerintah mulai menyatakan kalau ingin melakukan pengawasan terhadap platform itu juga. Dilontarkannya pernyataan tersebut, ternyata malah membuat sejumlah kalangan tidak terima dan membuat petisi penolakan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Agung Suprio yang menjabat sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah menyatakan kalau keinginan itu (pengawasan terhadap media baru) sudah ada sejak 3 tahun yang lalu, jadi tidak muncul begitu saja.

Simak Nih: Musik YouTube Kini Bisa Temani Perjalanan Penggunanya

Dikarenakan perkembangan penggunaan serta jumlah masyarakat yang menikmati tayangan di platform YouTube dan juga layanan online lainnya, telah membuat KPI melihat kalau harus ada lembaga yang melakukan pengawasan terhadap platform tersebut.

YouTube FTC
Copyright ©The New York Timesyoutube

“Wacana untuk mengatur media baru ini sudah dari tiga tahun lalu. Kalau kita melihat survei generasi milenial, sebagian besar menonton media baru dan jarang nonton TV. Pertanyaannya adalah siapa yang mengawasi media ini (media digital),” seperti itulah yang dikatakan oleh Agung, sebagaimana dilansir dari media Liputan6, Sabtu (24 Agustus 2019).

Ketahui Yuk: YouTube dan Netflix Sudah Punya Fitur Ini, Tanpa KPI Pun Tetap Aman?

Akan tetapi pihaknya sadar kalau saat ini KPI masih belum ada kewenangan untuk mengawasi YouTube ataupun Netflix serta layanan streaming media lainnya. Hal ini dikarenakan UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran masih belum diperbarui, dan tidak mengatur tentang kebijakan tersebut.

Dengan demikian sampai sekarang pun pihaknya juga masih terbatas pada pengaturan konten-konten yang tayang di TV dan Radio saja. Namun kini masih berusaha agar ada peraturan untuk mengawasi media baru seperti youtube, facebook, netflix, dan lain-lain dengan persetujuan DPR.

Selain itu, KPI juga ingin membuka ruang diskusi terhadap berbagai pemangku kepentingan, dimana ini termasuk para warganet yang sebelumnya melakukan aksi penolakan terkait rencana tersebut. Berkat adanya perundingan tersebut, nantinya bisa diputuskan adanya solusi yang bisa diambil jalan tengahnya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

baca juga: Fitur Ini Bakal Dihapus dari Aplikasi YouTube, Alasannya?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.