Langkah Pemblokiran Ponsel Black Market Via IMEI di Indonesia

0
250
Ponsel Black Market
Copyright ©Propakistani

Ponsel Black Market Mulai Diblokir Tahun Depan

Oketekno – Untuk peraturannya sendiri sudah di sahkan oleh 3 Menteri yang terlibat, yakni Menkominfo, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian. Selain itu untuk alatnya sendiri dikatakan sudah siap, dan sekarang ini telah melakukan tahap uji coba terhadap beberapa kelompok pengguna Ponsel Black Market.

Ketika pengguna Ponsel BM ini tetap bertahan, dan diketahui nomor IMEI tidak terdaftar di database pemerintahan, maka dipastikan tidak akan mendapatkan jaringan telekomunikasi seluler. Namun ini berlaku untuk perangkat tidak terdaftar yang dibeli dan diaktifkan setelah 18 April 2020 mendatang. Dengan demikian, bagi pengguna HP BM sekarang ini tidak perlu khawatir terkait pemblokiran ini.

Baca Juga: Peraturan Blokir Ponsel Black Market di Indonesia Resmi di Sahkan

Selain itu, ada beberapa pengecualian dimana mereka tidak akan mendapati peraturan pemblokiran Ponsel Black Market ini. Diantaranya yakni seperti Turis/WNA yang memakai layanan internasional alias Roaming, dan juga perangkat Laptop yang bisa terhubung ke jaringan seluler.

IMEI tidak terdaftar
Copyright©Istimewa

Sebelum diberlakukan secara publik, ada 3 tahap yang akan dilakukan oleh pemerintahan. Fase pertama yakni penandatanganan dari 3 kementerian, dan ini sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Kemudian fase persiapan yang mana SIBINA (Sistem Informasi Basis data IMEI Nasional) melakukan sinkronisasi terhadap data operator seluler, dan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk pemblokiran Ponsel Black Market ini.

Kemudian baru fase operasional yang dijadwalkan mulai berlaku pada tanggal 18 April 2020 mendatang. Nantinya SIBINA akan terus melakukan pembaruan data IMEI, dan mengolahnya serta melanjutkan ke operator untuk dilakukan eksekusi. Dan ketika pengguna kehilangan perangkat mereka, bisa melaporkan kepada pihak berwajib sehingga akan dilakukan pemblokiran juga terhadap ponsel tersebut.

“Kemenperin memiliki tugas menyiapkan database dan SIBINA sekaligus prosedur verifikasi dan validasi IMEI. Sementara, Kementerian Kominfo meminta operator menyediakan layanan lost and stolen bagi Pengguna dan melakukan pelaporan ke SIBINA, dan membangun sistem penghubung antara SIBINA dan EIR (equipment identity register).  Sementara Kemendag akan membina pedagang untuk mendaftarkan stok IMEI perangkat ke dalam SIBINA,” terang Dirjen Ismail tentang pembagian tugas masing-masing menteri dalam pengendalian Ponsel Black Market di Indonesia.

baca juga: Kemkominfo Baru Tidak Tekan Operator Soal Blokir Ponsel Black Market

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.