Facebook Minta UU Anti Hoaks Dibatasi, Kenapa?

0
339
Revenge Porn Facebook
Copyright©New Mobility

Facebook Ingin Netizen Lebih Leluasa dalam Posting

Oketekno – Berbagai macam platform sosial media kini telah ikut peran dalam memberantas penyebaran informasi palsu alias hoax di seluruh Dunia. Sebenarnya ini juga termasuk Facebook yang mulai memberlakukan beberapa strategi untuk membatasi penyebaran informasi palsu. Namun akhir-akhir ini ada informasi kurang menyenangkan dari perusahaan tersebut.

Raksasa sosial media yang berada dibawah pimpinan Mark Zuckerberg ini dikabarkan tengah meminta terhadap pemerintah Singapura untuk tidak membatasi ekspresi netizen dalam UU Anti Hoaks yang diberlakukan.

Simak Nih: Hilangkan Jejak Untuk Jaga Privasi, Begini Cara Hapus Foto di Facebook

Walaupun demikian, pihaknya akan tetap memberikan tanda terhadap informasi palsu yang ada di platformnya, seperti memberikan tanda “Informasi Palsu” ketika pihak pemerintah telah mengkonfirmasi kalau memang berita tersebut tidak benar adanya.

Facebook Hoax
Copyright©WeLiveSecurity

Awalnya perusahaan Facebook memang cuman memberikan label “Informasi Palsu” saja, dan beberapa saat kemudian postingan Alex Tan yang berkenaan dengan informasi kecurangan pemilihan umum di Singapura. Disebutkan kalau unggahan ini dilakukan pada tanggal 23 November 2019, dan memang merupakan informasi hoax. Penghapusan postingan ini berkenaan dengan peraturan pemerintah yang berdasarkan pada UU Anti Hoaks Singapura.

“Kami berharap jaminan pemerintah Singapura bahwa hal itu tidak akan berdampak pada kebebasan berekspresi akan mengarah pada pendekatan yang terukur dan transparan untuk implementasi,” seperti itulah yang disampaikan oleh salah seorang juru bicara raksasa sosial media tersebut.

Ketahui Yuk: Aplikasi Facebook Mulai Kehadiran Dark Mode

Perlu diketahui bahwa UU tentang Anti Hoaks di Singapura ini sudah dikeluarkan sejak bulan Mei 2019 silam. Nama aslinya yakni UU Perlindungan dari Kepalsuan dan Manipulasi Online atau Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act 2019.

Untuk peraturan ini dimaksudkan agar pihak pemerintah bisa lebih cepat bertindak terhadap konten yang dianggap palsu atau hoaks. Dan pemerintah setempat sendiri menyatakan kalau peraturan ini dibuat bukan membela parpol sepihak/yang berkuasa, melainkan dipakai dalam kasus yang sedang menunggu jalur pengadilan.

Bukan cuman berlaku untuk pengguna internet saja, melainkan UU ini juga menegaskan kalau Facebook beserta layanan sosmed lain harus menghapus konten yang melanggar atau mengizinkan pemerintah untuk melakukan blokir. Jika dilanggar, perusahaan akan dikenakan denda hingga S$ 1 juta atau sekitar Rp 10 Miliar atau ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun.

baca juga: Facebook dan Instagram Down, Lagi-Lagi Tidak Diungkap Mendetail!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.